RI Kecewa Masuk Prioritas Watch List - Jerih Payah Pemerintah Tidak Dianggap

Bisnis Indonesia, 27 Februari 2009

JAKARTA: Pemerintah Indonesia menyatakan kecewa terhadap sikap International Intellectual Property Alliance (IIPA) yang merekomendasikan kepada USTR supaya Indonesia masuk dalam priority watch list.
"Saya kecewa berat. Jerih payah kita selama ini tidak dianggap," tegas Andy N. Sommeng, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM kepada Bisnis kemarin menanggapi rekomedasi IIPA itu.

Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan membuat laporan dan menyampaikan perkembangan terbaru kepada Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), termasuk hak cipta di dalam negeri.

Pemerintah, kata Andy, yang juga sekretaris Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sudah melakukan banyak kemajuan di bidang penegakan hukum dan pembenahan HaKI.

Sebelumnya IIPA merekomendasikan kepada USTR supaya menempatkan Indonesia dalam priority watch list, mengingat masih tingginya tingkat pembajakan hak cipta di dalam negeri.

Sementara itu, Arry Ardanta Sigit, Direktur Hak Cipta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, ketika dihubungi Bisnis mengatakan bahwa tekanan dunia internasional, khususnya AS, terhadap Indonesia berkaitan dengan HaKI kini semakin kuat. "Mereka mintanya macam-macam. Padahal, pemerintah sudah melakukan banyak perbaikan di bidang HaKI, Dulu mereka fokus kepada peredaan optical disc bajakan, kini beralih ke farmasi," katanya.

Arry mengemukakan bahwa usulan penempatan Indonesia dalam priority watch list tersebut memang menimbulkan penafsiran bahwa masalah HaKI masih buruk.

"Ini [priority watch list] lebih kepada citra Indonesia di mata dunia internasional. Dulu kita sudah dianggap baik, tapi sekarang kok buruk lagi," katantya.

Pada 2007, USTR menempatkan Indonesia dalam level watch list. Artinya, posisi Indonesia cukup baik berkaitan dengan HaKI.

Arry juga tidak mengerti mengapa ada usulan kepada USTR supaya Indonesia masuk ke dalam priority watch list. "Rasanya pemerintah sudah berbuat banyak, tapi mereka [USTR[ kurang mengerti juga bahwa penegak hukum sudah bekerja dengan baik."

Hal itu, katanya, bisa dilihat dari banyak razia yang dilakukan oleh polisi terhadap pengecer VCD,CD ataupun software ilegal dan sudah banyak pelakunya dihukum.

Timnas HaKI, tegasnya, selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menegakkan hukum di bidang HaKI. "Koordinasi dengan instansi terkait sudah berjalan dengan baik," kata Arry.

Sementara itu, Justisiari P Kusumah, Sekjen Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengemukakan bahwa pemerintah hendaknya mempertanyakan apa dasar IIPA menempatkan Indonesia di priority watch list.

"Data apa yang dipakai oleh IIPA. Kita hendaknya juga memiliki data untuk menantang data yang dikemukakan IIPA," kata Justisiari.

Menurut pengamatannya, ada kemajuan di beberapa bidang berkaitan dengan hak cipta. "Saya tidak punya banyak data, tapi pengamatan saya di lapangan ada kemajuan," kata Justisiari, yang juga praktisi hukum. (suwantin.oemar@bisnis.co. id)